Bawaslu Nagekeo Hadiri Rakornas Bidang Data dan Informasi Gelombang I di Makassar

Makassar, 16 September 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nagekeo yang diwakili oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Blasius Timba, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi Gelombang I di Makassar.

Rakornas kali ini mengusung tema “Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya”, serta dibuka dengan arahan dari Anggota Bawaslu RI, Fuadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi.

Dalam arahannya, Fuadi menegaskan bahwa Rakornas tidak boleh dipandang sebagai rutinitas atau seremonial belaka, melainkan momentum penting dalam menentukan arah demokrasi kelembagaan ke depan.

“Pengelolaan data dan informasi bukan hanya sekadar arsip, tetapi merupakan sumber pengetahuan dan poros kecerdasan lembaga. Rakornas Data dan Informasi adalah taruhan besar bagi wajah kelembagaan Bawaslu,” tegasnya.

Fuadi juga mendorong pembentukan Forum Satu Data Bawaslu atau konsep Big Data sebagai strategi kolaborasi integrasi data pengawasan pemilu, sekaligus mengubah mindset data menjadi basis pengambilan keputusan.

“Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) tidak boleh dipahami hanya sebagai bank data. Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan, mengelola, dan mentransformasikan data menjadi informasi bermakna yang cepat, akurat, dan tepat,” jelasnya.

Adapun tantangan utama transformasi data dan informasi yang dihadapi Bawaslu saat ini, menurut Fuadi, meliputi Digitalisasi dan integrasi big data, Pemanfaatan analitik data, Transparansi dan akuntabilitas, Penguatan kapasitas SDM.

Rangkaian Rakornas juga diisi dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen peningkatan transparansi lembaga.

Bagi Bawaslu Kabupaten Nagekeo, keikutsertaan dalam Rakornas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengelolaan data dan informasi, sekaligus memperkokoh integritas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu di daerah.