Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Nagekeo Perkuat Kapasitas Penanganan Sengketa Lewat Forum Minggar Edisi ke-20

kkk

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Blasius Timba, bersama jajaran staf divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) mengikuti diskusi daring Minggar (Minggu Belajar) Edisi ke-20 yang digelar Bawaslu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11/2026).

MBAY – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Blasius Timba, bersama jajaran staf divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) mengikuti diskusi daring Minggar (Mingguan Penanganan Pelanggaran) Edisi ke-20 yang digelar Bawaslu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11/2026). Forum penguatan kapasitas internal ini secara khusus membedah perbedaan mendasar, dasar hukum, serta strategi penanganan antara sengketa proses pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hadir sebagai pemantik diskusi, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, Rooslinda Rambu Lodji, menegaskan bahwa kunci pembeda keduanya terletak pada objek sengketa. Sengketa proses berfokus pada keputusan atau tindakan penyelenggara di tiap tahapan untuk memulihkan hak peserta melalui Bawaslu, sedangkan PHPU menyangkut penetapan perolehan suara nasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam paparannya, Rooslinda juga menekankan lima peran strategis Bawaslu kabupaten/kota menghadapi sengketa, meliputi pencegahan dini melalui edukasi peserta pemilu, pengawasan cermat dan verifikasi faktual sejak awal, penataan dokumentasi Formulir A secara sistematis, penyusunan keterangan objektif berbasis fakta untuk sidang di MK, serta koordinasi berjenjang yang solid dengan tetap menjaga integritas data.

Diskusi berlangsung dinamis lewat sesi berbagi pengalaman lapangan dari perwakilan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Sumba Barat, dan Timor Tengah Selatan (TTS) yang mengupas tantangan teknis penyusunan putusan ajudikasi, integrasi dokumentasi antar-divisi, hingga pengawalan tindak lanjut rekomendasi. Memberikan penguatan dalam forum tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Marpaung, menyoroti urgensi penyelarasan pemahaman regulasi antara rezim Pemilu dan Pemilihan pasca-Putusan MK yang mendorong keseragaman mekanisme persidangan pelanggaran administrasi, sembari mengingatkan jajaran pengawas agar tegas mengawal putusan demi menjamin kepastian hukum dan efek jera.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Bawaslu Kabupaten Nagekeo berkomitmen untuk terus meningkatkan ketelitian pengawasan, tertib administrasi dokumentasi Formulir A, serta kesiapan teknis seluruh jajaran demi mengawal tegaknya keadilan pemilu di Kabupaten Nagekeo.

Penulis : Isral Y
Editor   : Suhardi K