Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Nagekeo Dalami Starteg Mediasi Sengketa Pemilu Dalam Forum TOS BARISTA Bawaslu NTT

mmm

 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Blasius Timba, mengikuti diskusi daring Temu Obrol Santai Barisan Penyelesaian Sengketa (TOS BARISTA) Edisi 10 yang digelar Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/11/2026).

MBAY– Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Blasius Timba, mengikuti diskusi daring Temu Obrol Santai Barisan Penyelesaian Sengketa (TOS BARISTA) Edisi 10 yang digelar Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/11/2026). Forum yang mempertemukan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT ini membedah efektivitas serta dinamika mediasi sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

Membuka diskusi, Magdalena Yuanita Wake, S.H., menekankan bahwa evaluasi mekanisme mediasi sangat relevan dengan pengalaman empiris pengawas dalam menangani sengketa pada Pilkada 2024 lalu.

Dalam sesi materi utama, Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka, Johanes Arizki, S.E., menguraikan bahwa mediasi merupakan ruang musyawarah yang cepat, hemat biaya, dan efektif meredam polarisasi sebelum perkara masuk ke tahap ajudikasi (musyawarah terbuka). Namun, praktik di lapangan kerap membentur tembok kebuntuan (deadlock) akibat alotnya posisi para pihak serta keterbatasan waktu penyelesaian.

"Pengalaman kami saat menangani sengketa Paket Bernas melawan KPU Kabupaten Sikka menjadi contoh nyata. Mediasi yang berjalan selama dua hari tidak menemukan titik temu, sehingga penyelesaiannya harus berlanjut ke musyawarah terbuka," ungkap Johanes, merujuk pada regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 (Pemilu), serta UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 (Pemilihan).

Perspektif penguatan turut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Angela Prima Tiningsih, S.E. Ia mengingatkan pentingnya menjaga marwah prinsip mediasi yang bersifat tertutup, rahasia, netral, non-kaukus, dan tidak dapat diwakilkan. Ia mencontohkan sengketa Paket Merdu melawan KPU di daerahnya yang justru selesai sebelum berlanjut setelah pemohon mencabut permohonannya.

Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan mencuatnya sejumlah persoalan krusial di lapangan. Peserta menyoroti dilema antara kebenaran substantif dan aturan prosedural—seperti gugurnya permohonan akibat pemohon absen dua kali berturut-turut—serta kecenderungan KPU yang kerap memilih jalur ajudikasi karena terikat ketat pada regulasi teknis. Menanggapi hal ini, narasumber menegaskan bahwa ketidakhadiran pemohon telah dikunci dalam Pasal 46 Perbawaslu, sementara ketidakhadiran KPU otomatis menggeser proses ke tahap ajudikasi.

Partisipasi aktif dalam forum TOS BARISTA Edisi 10 ini menjadi ruang pertukaran pengalaman lintas daerah bagi jajaran P3S Bawaslu Kabupaten Nagekeo. Bekal wawasan tersebut diharapkan semakin memantapkan kapasitas pengawas Pemilu dalam mengoptimalkan jalur mediasi secara objektif, profesional, dan akuntabel di masa mendatang.

Penulis : Isral Y
Editor    : Suhardi K