Bahas Putusan MK dan Penegakan Kode Etik, Bawaslu Nagekeo Ikuti Serial Diskusi Buku Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana

MBAY — Bawaslu Kabupaten Nagekeo mengikuti kegiatan Serial Diskusi Buku “Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana” Klaster III yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan mengenai dinamika hukum kepemiluan, khususnya dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengawasan pemilu dan penegakan kode etik penyelenggara.

Diskusi ini menghadirkan Djembri Pahwali (Pejabat Fungsional Divisi Pengawasan Bawaslu NTT) sebagai fasilitator dan dipandu oleh Nalda (Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Bawaslu TTU).

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi P2H Bawaslu NTT, Amrunur Muh. Darwan, menekankan pentingnya bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk memahami perkembangan putusan MK yang memengaruhi pelaksanaan tugas, baik pada tahapan yang sedang berjalan maupun masa mendatang. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan etika hingga tingkat sekretariat.

Kegiatan ini membedah dua materi utama:

1. Dampak Putusan MK terhadap Pengawasan Pemilu: Disampaikan oleh Dikson Hau Pia (Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Sabu Raijua). Ia menguraikan kedudukan MK berdasarkan UUD 1945 serta pentingnya pengawas pemilu yang adaptif terhadap perubahan hukum, termasuk berkaca pada kasus kewarganegaraan ganda calon kepala daerah di Sabu Raijua.
2. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Disampaikan oleh Heppy Oktavia (Koordinator Divisi HP2H Bawaslu TTU). Ia menyoroti pentingnya integritas, netralitas, dan kehati-hatian penyelenggara—termasuk dalam bermedia sosial—serta mengambil pembelajaran dari kasus penanganan pelanggaran etik di Kabupaten TTU.

Sesi diskusi turut diwarnai tanggapan dari Muhammad Hamka (Bawaslu Manggarai Barat) dan Muhammad Rifa’i (Bawaslu Lembata) terkait penguatan kapasitas kelembagaan. Sesi tanya jawab juga membahas perbandingan penanganan kasus hukum kepala daerah serta aturan penanganan jabatan eksekutif.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten nagekeo diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman hukum kepemiluan dan menjaga integritas guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.