Bawaslu Nagekeo Ikuti Coaching Clinic Penguatan Enumerator, Matangkan Persiapan Penyusunan IKP 2029

MBAY — Bawaslu Kabupaten Nagekeo mengikuti kegiatan Coaching Clinic Penguatan Kapasitas Enumerator Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas enumerator dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna mendukung penyusunan IKP sebagai instrumen penting pemetaan potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu.

Acara dipandu oleh staf Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT, Silvester Sili Teka. Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyusunan IKP telah dimulai oleh Bawaslu RI melalui evaluasi pelaksanaan IKP sebelumnya.

Amrunur menekankan pentingnya pemetaan kerawanan hingga tingkat wilayah terkecil, seperti desa, RT, dan RW, yang menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota pada posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi faktual di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi IKP 2024 menunjukkan sejumlah indikator kerawanan di NTT masih berada pada kategori tinggi, di antaranya penggunaan fasilitas negara dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, kualitas penyusunan IKP harus dijaga melalui penguatan kapasitas enumerator, ketersediaan bukti dukung (evidence-based), penataan arsip dan data, serta penyusunan jadwal pengumpulan dan penginputan yang terstruktur.

Materi inti disampaikan oleh Widyaiswara Ahli Utama Bawaslu RI sekaligus Ketua Tim IKP, Adie Iwa Chatulistiwa. Ia memaparkan hasil evaluasi IKP 2024 yang menjadi dasar pengembangan instrumen IKP agar lebih adaptif mengidentifikasi potensi kerawanan. Salah satu fokus utama adalah pembahasan Matriks Usulan Indikator IKP 2029 yang disusun oleh Tim Puslitbangdiklat Bawaslu RI pada 27 Oktober 2026. Rancangan ini mengusung pendekatan yang lebih dinamis melalui Running Index dan kemampuan prediktif (Predictive Capabilities), sehingga pemetaan tidak hanya berpijak pada peristiwa masa lalu, melainkan mampu memperkirakan risiko pada pemilu mendatang.

Rancangan IKP 2029 mencakup enam dimensi pengukuran dengan total 69 indikator, yaitu Konteks Sosiopolitik, Kapasitas dan Integritas Penyelenggaraan, Kontestasi Elektoral, Partisipasi Masyarakat, Kerawanan Digital, serta Kapasitas Respons dan Mitigasi. Keenam dimensi tersebut merangkum berbagai potensi kerawanan mulai dari konflik sosial-politik, netralitas ASN, politik uang, hambatan partisipasi, penyebaran disinformasi dan deepfake, hingga kesiapan penyelenggara dalam melakukan mitigasi.

Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, pengembangan IKP 2029 memiliki keterkaitan erat dengan tugas pengawasan dan pencegahan. Data hasil pengawasan, dokumentasi uji petik, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengawasan terhadap netralitas ASN dan politik uang menjadi sumber informasi penting dalam mengidentifikasi potensi kerawanan di wilayah masing-masing. Pengumpulan data indikator IKP sendiri dapat ditempuh melalui survei, wawancara mendalam dengan ahli (local expert), serta diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD) yang melibatkan penggiat pemilu, tokoh agama, dan pemantau pemilu.

Penguatan kompetensi enumerator dijadwalkan menjadi fokus utama pada Semester I Tahun 2027. Selanjutnya, pengumpulan data secara berkala (running data) ditargetkan mulai berjalan pada awal Semester II Tahun 2027, mencakup tahapan pendaftaran partai politik hingga masa kampanye.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Nagekeo diharapkan semakin siap mendukung penyusunan IKP 2029. Peningkatan kapasitas enumerator, tertib administrasi, serta pengelolaan data yang akurat diharapkan mampu melahirkan instrumen pemetaan yang komprehensif, prediktif, dan menjadi dasar strategi pencegahan yang tepat sasaran.