Bawaslu Nagekeo Ikuti Rakor Daring Pengawasan PDPB dan Penarikan Data Parmas Semester I

Mbay – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II dan Semester I Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (25/6/2026).

Selain membahas pengawasan PDPB, agenda rakor juga mencakup penarikan data Partisipasi Masyarakat (Parmas) Semester I Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pengawasan PDPB serta mengonsolidasikan data kedivisian, khususnya pada aspek pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Dalam arahannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTTBawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan,menekankan pentingnya pengelolaan data pengawasan secara tertib, akurat, dan berkelanjutan sebagai kunci terwujudnya Pemilu yang adil.

"Tugas kita adalah menjaga agar data-data pemilih tetap berkualitas, valid, dan akurat. Data pemilih yang baik menjadi pondasi bagi Pemilu yang adil," ujar Amrunur.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Abdul Syukur, menyampaikan laporan hasil pengawasan PDPB untuk triwulan kedua tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pengawasan kali ini difokuskan pada beberapa poin krusial.

"Fokus pengawasan kami meliputi data pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih ganda luar negeri, pemilih nonaktif, data pemilih tidak padan, hingga pemilih yang berusia di atas 100 tahun," jelas Abdul Syukur.

Selain memaparkan hasil pengawasan PDPB, Abdul Syukur juga melaporkan capaian data partisipasi masyarakat yang terhimpun selama Triwulan II Tahun 2026.

Menutup rangkaian kegiatan, Bawaslu Provinsi NTT kembali menegaskan komitmen yang harus dijaga oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT. Setiap jajaran diharapkan terus memperkuat tata kelola pengawasan Pemilu, baik dalam aspek data pemilih berkelanjutan maupun pengelolaan data partisipasi masyarakat. Sinergi dan konsolidasi yang kuat di semua tingkatan lembaga pengawas diyakini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.